Network
SELEBTITALK - Kementerian Pertahanan Nasional (Kemenhan) Korea Selatan telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keputusan mereka tidak akan melakukan survei publik untuk pembebasan dinas militer bagi BTS.
Pada 1 September 2022, mereka menyatakan bahwa Kementerian telah memutuskan untuk tidak melakukan survei publik tentang masalah pembebasan dinas militer untuk BTS.
"Saat ini, media melaporkan masalah tersebut, seolah-olah hasil survei, ini akan secara langsung memengaruhi keputusan kementerian tentang apakah anggota BTS harus menerima pembebasan layanan wajib atau tidak," katanya.
"Kementerian ingin menekankan bahwa masalah serius seperti itu tidak akan ditentukan semata-mata oleh hasil survei publik," tambahnya.
Baca Juga: Flavs Festival Perayaan Hip Hop, R&B, dan Soul Pertama di Indonesia Digelar di Istora Senayan
Sebelumnya, selama pertemuan Komite Pertahanan Nasional, anggota majelis Sul Hoon mengklaim dan memberi pertanyaan serius.
"Penting untuk melakukan survei publik sesegera mungkin sehingga kita dapat menentukan pendapat orang-orang tentang masalah ini," imbuh dia.
Mereka menambahkan, “Rakyat adalah pemilik negara ini, dan semua kekuasaan adalah milik rakyat. Dalam hal pembebasan wajib militer untuk BTS juga, sangat penting untuk menilai pandangan rakyat."
"Setelah klaim anggota majelis, Majelis Nasional menerima kritik karena seperti menunda-nunda tanggung jawab mereka kepada publik," lanjutnya.
Seperti diketahui umum, dinas militer wajib dilaksanakan kaum pria muda Korea Selatan (Korsel).
