KPI dan AJV Gelar Seminar Tentang Reposisi Media Baru dalam Diskursus Revisi Undang-Undang Penyiaran

3 April 2024, 16:34 WIB
Tulus Santoso dari KPI dan Nugroho F Yudh di tengah seminar /

SELEBRITALK - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengaku kecolongan dengan beragam konten yang beredar di platform digital seperti di YouTube maupun OTT.

Tulus Santoso, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, dalam Seminar Nasional “Reposisi Media Baru dalam Diskursus Revisi Undang-Undang Penyiaran” yang digelar KPI bersama Aliansi Jurnalis Televisi (AJV)  menyebut bahwa, di awal pemunculannya banyak orang menyebut YouTube lebih baik dari televisi.

“Namun yang pernah bilang seperti itu, hari ini  menyesal. Karena YouTube tidak lebih baik dari TV, baik dari aspek perlindungan kepada pubik, khususnya perlindungan kepada anak dan remaja,  juga terkait dengan kualitas konten yang mengandung sensualitas dan penuh prank. Konten tayangan di televisi nasional maupun swasta, jauh lebih baik dan lebih sesuai aturan ketimbang di OTT dan YouTube. Jelas ini kecolongan," ungkap Tulus di Lumire Hotel Senen, Jakarta Pusat, Selasa 2 April 2024.

Lebih lanjut Tulus mengurai masalah, misalnya di TV Nasional maupun swasta ada aturan yang melarang munculnya gambar rokok, miras, alkohol dan seksualitas.

“Tapi di YouTube dan OTT itu malah terjadi. Karena mereka belum atau tidak diatur oleh UU Penyiaran," kata Tulus.

Tulus mengklaim bahwa pengaturan konten isi siaran dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dilakukan demi kepentingan publik.

Baca Juga: KPI Panggil RCTI Soal Siaran Langsung Pernikahan Atta Halilintar - Aurel

"Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten yang tidak sesuai. Dan memang perlu adanya perlindungan kepada penonton, terutama terhadap tayangan yang mengandung kekerasan sadis dan seksualitas yang tidak pantas ditonton anak-anak dan remaja," katanya lagi.

Menurut Tulus, pembatasan isi tayangan bisa jadi  membuat sebagian masyarakat kecewa. Namun tidak mungkin juga memenuhi seluruh keinginan publik dalam hal isi siaran.

Menurut Tulus, negara bisa dianggap gagal jika mencoba memuaskan semua orang. Oleh karena itu, penting menjaga agregasi kepentingan publik dalam pengaturan konten siaran.

“Masyarakat yang tidak setuju dengan pengaturan konten isi siaran diminta boleh menyuarakan pendapatnya ke DPR RI sebagai usulan pembentuk undang-undang,” ungkap Tulus.

Tulus juga menekankan kepentingan publik harus diutamakan dalam proses tersebut, bukan hanya dari satu kelompok masyarakat saja.

Di saat yang sama, pembicara kedua kedua, Nugroho F Yudho, Dewan Pembina AJV, menyoal tidak munculnya lagi kata Media Baru dalam draft Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan berganti dengan kata platform digital.

Baca Juga: KPI Beri Teguran Tertulis Kepada Sinetron Buku Harian Seorang Istri

Sementara itu dalam pengamatan Nugroho, sosial media adalah sebagai pelantar digital untuk berkomunikasi dan berinteraksi oleh para penggunanya dengan melakukan interaksi sosial lewat virtual atau yang disebut platform digital.

“Jadi sosial media seperti Facebook, X, Instagram harus dilakukan di platform digital. Tetapi  yang namanya platform digital belum tentu merupakan sosial media,” ujarnya sambil menyebut Tokopedia, Blue Bird, sebagai platform digital  yang dipergunakan untuk keperluan keperluan berniaga.

Nugroho  menyebut, yang namanya sosial media memiliki karakter berbeda-beda. Dalam pengamatannnya belakangan ini, di seluruh dunia muncul pro kontra terhadap pembatasan konten di sosial media

Dalam pandangan Nugroho, hal ini dipicu sejak tahun 2016, di mana banyak orang di dunia sadar tentang perlunya sosial media dibatasi.

Terutama di Inggris. Pada 2016 itu ada yang kasus Brexit, yakni saat Inggris keluar dari Uni Eropa  lewat referendum, dan di tahun yang sama di  Amerika, Hillary Clinton dikalahkan Donald Trump. 

“Kejadian ini digerakan oleh sosial media. Dan sejak itu dunia menjadi sadar bahwa sosial media itu harus dibatasi,” kata mantan jurnalis Hukum tersebut.

Menurut Nugroho sampai hari ini semua orang sadar, tentang perlunya membatasi sosial media, tapi belum ada satupun negara di dunia yang secara efektif mengatur tentang sosial media.

”Kenapa? karena di Amerika sendiri masih banyak pembela kekebasan berpendapat yang ingin pendapatnya tidak dibatasi," katanya.

Nugroho memberi usulan, jika masih sulit dilakukan, ambil jalan yang paling memungkinkan.  Yakni seperti di China yang tidak mengizinkan Facebook dan mereka menggnakan patform milik sendiri.

Alernatif kedua, Nugroho mengusulkan adanya lembaga yang punya kewenangan negara untuk mengatasi hal ini.

“Bisa KPI bisa lembaga lain. Dan negosiasinya, mampu melakukan pendekatan di mana negara  yang mendekati platform tersebut dan mengusulkan penjagaan sosmed lebih ketat. Misalnya, usulkan tolong jangan bicara sara," ucapnya.***

Editor: Nini Sunny

Tags

Terkini

Terpopuler